PROFIL UNIT
Logo
Logo
Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ketahanan Perubahan Iklim di 3 Kabupaten, 1 Kota & 8 Desa Tahun 2017

Detail

Dengan rezim desentralisasi yang telah berlangsung selama lebih dari 15 tahun, sejumlah isu terkait telah berkembang menjadi semakin krusial, terutama pada isu-isu yang berkaitan dengan perubahan iklim. Masalah ini telah menjadi prioritas dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan karena berbagai kerentanan yang dihadapi Indonesia termasuk naiknya permukaan laut dan suhu udara. Oleh karena itu, masalah ini menambah tantangan lebih lanjut terhadap kualitas kapasitas tata kelola lokal terutama pada bagaimana membangun dan memastikan mekanisme ketahanan yang efektif.

Hingga saat ini pemerintah nasional telah menyiapkan Rencana Aksi Nasional untuk Adaptasi Perubahan Iklim (API RAN). Pemerintah daerah diharapkan untuk mengadopsi dan menindaklanjuti API RAN ini dengan rencana aksi pembangunan lokal mereka. Mekanisme evaluasi yang komprehensif yang menangkap gambaran tentang kesiapan pemerintah daerah terkait dengan semua faktor tata kelola yang berkontribusi pada efektivitas pengelolaan agenda RAN API ini belum dikembangkan.

Dengan memanfaatkan kerangka kerja IGI yang telah mapan, Kemitraan berkontribusi mengisi kesenjangan dengan menyediakan data yang komprehensif kepada pemerintah nasional dan lokal untuk membuat profil kinerja tata kelola dan menunjuk ke area-area spesifik yang memerlukan perbaikan untuk memungkinkan mereka meningkatkan kapasitas dan kinerja tata kelola di membangun ketahanan terhadap perubahan iklim.

Kerangka kerja IGI diterapkan dan dibuat khusus agar sesuai dengan penilaian tata kelola iklim antara lain dengan menambahkan indikator yang terkait dengan mitigasi dan persiapan perubahan iklim. Penilaian tata kelola iklim akan diujicobakan di tingkat kabupaten dan tambahan pemetaan ke beberapa desa. 

Logo
Logo
Indeks Tata Kelola Kepolisian RI di 70 Polres Dengan Tipe Polres Perbatasan Negara, Perairan & Rawan Konflik di Indonesia Tahun 2017

Detail

Dalam rangka pengukuran kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi, pada tahun 2015 Polri berinisiatif menggandeng Kemitraan (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan) sebagai pihak eksternal yang telah berpengalaman dalam pengukuran kinerja tingkat propinsi dan kabupaten untuk bekerjasama dengan Polri berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor: B/55/XII/2014 – Nomor: 005/MoU/Des/ 2014 tanggal 16 Desember 2014.

Tahun 2017 ITK dilaksanakan pada tingkat Polres di 70 Polres dengan kriteria perbatasan, perairan dan rawan konflik, hal ini sejalan dengan prioritas Presiden dalam Nawacita dengan komposisi 7 wilayah perbatasan, 27 wilayah perairan dan 36 wilayah rawan konflik.

Produk yang dihasilkan adalah dokumen baseline standar keamanan wilayah tingkat Polres kriteria perbatasan, perairan dan rawan konflik sebagai acuan penetapan standar keamanan, setelah sebelumnya tahun 2015 ITK dilaksanakan pada tingkat Polda dan tahun 2016 tingkat Polres/Ta/Tabes/Metro.