Kemitraan sejak merancang indeks tata kelola pemerintahan (IGI) telah mengukur kinerja per aktor dengan menggunakan metodologi 2 dimensi. Yakni mengukur prinsip-prinsip good governance pada setiap aktornya.

Hasil dari Kota Pekalongan menunjukkan bahwa Pejabat Politik (DPRD dan Walikota) adalah aktor yang sangat membuka pintu partisipasi, namun demikian kinerjannya masih belum dianggap efektif. Birokrasi yang merupakan aktor dengan kinerja tertinggi di kota ini, ternyata bersifat sangat terbuka dan transparant. Namun demikian, efektivitas kerjanya masih rendah. 

Untuk masyarakat sipil dianggap cukup berkinerja dalam isu perubahan iklim ini, terbukti dengan skor indeks yang meskipun dianggap tidak transparant dalam melakukan kegiatannya, namun pergerakannya cukup dianggap efektiv dan efisien. Hal ini ditunjukan dengan skor efisiensi dan efektivitas telah mencapai indeks 7.

Sementara hal serupa juga ada pada masyarakat ekonomi. Meskipun sangat tidak tranaparant dalam kepatuhan terhadap proses bisnis yang berpihak pada perubahan iklim, namun penggunaan sumber dayanya cukup efisien.