Dalam Indeks Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ketahanan Perubahan Iklim, Kemitraan mengukur indikator terkait persoalan persampahan.

Hasil pengukuran menunjukkan adanya gap yang besar antara kualitas sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah dengan persentase Rumah Tangga yang tercakup dalam sistem pengelolaan tersebut.

Hal ini menunjukan bahwa meskipun pemerintah  telah mengupayakan sistem pengelolaan sampah sebaik mungkin, namun dorongan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan tersebut masih kurang. Dibuktikan dengan masih minimnya persentase rumah tangga yang tercakup dalam sistem pengelolaan sampah.

Kabupaten Kebumen, meskipun telah memiliki sistem open dumping, namun jumlah rumah tangga yang tercakup dalam sistem pengelolaan sampah tersebut masih kurang dari 50%.

Kota Pekalongan, meskipun telah menerapkan sistem sanitary landfill, namun dalam SLHD 2017 disebutkan jumlah rumah tangga yang tercakup bahkan tidak mencapai 5% dari jumlah rumah tangga di Kota Pekalongan.

Kabupaten Donggala, meskipun juga telah menerapkan sistem sanitary landfill namun rumah tangga yang tercakup didalamnya masih baru berjumlah 69%.

Sementara untuk Kabupaten Pulang Pisau, Kemitraan sama sekali tidak bisa menemukan data jumlah rumah tangga yang tercakup dalam sistem pengelolaan sampahnya.