Partisipasi dan transparansi pejabat politik di tingkat daerah menentukan keberhasilan dalam mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. Dalam tersebut, seluruh pemimpin kabupaten/kota di Indonesia bisa mencontoh dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Berdasarkan Kajian Tata Kelola Perubahan Iklim yang dilakukan tim peneliti Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau Kemitraan pada tahun 2017 di empat kabupaten/kota, partisipasi dan transparansi pejabat politik di Kebumen adalah yang tertinggi. Keempatnya adalah Kota Pekalongan dan Kabupaten Kebumen di Jawa Tengah, Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah, dan Pulang Pisau di Kalimantan Tengah.

Kajian dilakukan melalui pengolahan data objektif yang dimiliki masing-masing pemangku kepentingan pada 2015-2016, serta pengolahan data persepsi melalui wawancara tatap muka dan diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion) terhadap 35 responden utama pada 2017.

Hasil analisis diwujudkan dalam skor Indeks Tata Kelola (Indonesian Governance Index/IGI) yang mencerminkan kapasitas tata kelola pejabat politik, birokrasi, masyarakat ekonomi, dan masyarakat sipil. Adapun parameter kapasitas tata kelola yang dilihat adalah partisipasi, transparansi, keadilan, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Tingginya partisipasi dan transparansi pejabat politik di Kebumen tercermin lewat skor IGI yang masing-masing mencapai 7,38 dan 6,64. Dari skala 1-10, Kemitraan menggolongkan skor tersebut cenderung baik.

Hal yang mendukung partisipasi adalah upaya pejabat politik menyiarkan secara langsung rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan tersedianya layanan aduan lewat hotline, SMS, website mapun kotak saran. Sementara itu, tingginya skor transparansi didukung oleh keterbukaan anggaran dan kemudahan akses terhadap dokumen proses legislasi daerah.

Kemitraan mengajak pejabat politik di Indonesia untuk mengadopsi langkah-langkah Kebumen. Pada saat yang sama, Kebumen juga perlu meningkatkan kapasitas lain, seperti pemberdayaan perempuan yang masih sangat minim, tercermin dari anggaran pemberdayaan yang hanya Rp 95 per perempuan. Kebumen juga masih harus meningkatkan kesadaran warganya tentang perubahan iklim.