Laporan eksekutif dari 34 Kabupaten / Kota yang diukur tata kelolanya oleh Kemitraan pada tahun 2014. Portrait menyeluruh terhadap tata kelola daerah belum lengkap bila pengukuran tidak dilakukan pada tingkat kabupaten/kota. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pasca reformasi, kabupaten/kota merupakan ujung tombak Indonesia dalam upaya menyejahterakan rakyat. Melalui kewenangan yang besar dalam mengelola
pelayanan publik, dinamika tata kelola tingkat kabupaten/kota ini menjadi sangat urgen untuk diukur.
Sebagai upaya berkontribusi pada penyediaan portrait tata kelola di tingkat kabupaten/kota, mulai awal
hingga pertengahan tahun ini Kemitraan melakukan pengukuran di 34 kabupaten/kota. Hasil dari
pengukuran di 34 kabupaten/kota tersaji dalam laporan ringkasan eksekutif ini.