Wajah DPRD di 33 Provinsi di Indonesia (sumber.IGI)

DEGORONTALO – Mendekati hari pemilihan legislatif 2014, Indeks Tata Kelola Pemerintahan Indonesia atau lebih dikenal dengan Indonesia Governance Index (IGI), mengungkapkan hasil penelitiannya yang dilakukan rentang 2008-2012 yang menunjukkan buruknya kinerja legislatif dalam lima tahun terakhir di 33 provinsi di Indonesia. Kinerja birokrasi lebih baik daripada pejabat politik terutama jajaran legislatif.

IGI melakukan pengukuran kinerja DPRD Provinsi untuk melengkapi ukuran kinerja yang sudah ada melalui penelitian yang serius, berbasis fakta dan data dengan membandingkan rangking provinsi penelitian IGI 2008 dan IGI 2012 .

Inda Loekman, Manager Program Partnership, melalui rilis kepada degorontalo.com mengatakan pengukuran kinerja DPRD Provinsi yang dikeluarkan pihaknya tidak hanya dilakukan secara independen, melainkan juga mengukur kinerja secara menyeluruh dengan melibatkan empat aktor tata kelola yakni pejabat politik, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi serta menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, fairness, efisien, dan efektif.

Adapun metodologi penelitian yang digunakan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif, dengan titik berat data objektif , dan data persepsi dengan komposisi 60:40 persen.

“Karena persepsi bergantung kepada siapa kita bertanya. Sedangkan data objektif yang kami gunakan adalah data pemerintah dan uji akses independen,” jelasnya.
Hasilnya, IGI menguak performa partai pemenang Pemilu legislatif di 33 provinsi dikuasai oleh Partai Golkar (sebanyak 15 Provinsi), Demokrat (13 Provinsi), dan PDI-P (5 Provinsi).

Dari 15 provinsi mayoritas kursi yang dikuasai oleh Partai Golkar, 5 provinsi mengalami kenaikan ranking dan 10 provinsi turun. Sedangkan dari 8 provinsi mayoritas kursi yang dimiliki Partai Demokrat, 5 provinsi naik, 1 provinsi stagnan dan 7 provinsi turun. Sementara itu, dari 5 provinsi yang dipimpin oleh Partai PDI-P, 3 provinsi naik dan 2 lainnya turun.

Secara garis besar, dengan konstelasi partai sekarang, total 19 provinsi mengalami penurunan rangking, 1 di antaranya tetap dan 13 lainnya mengalami kenaikan. Adapun indeks lain seperti indeks pembangunan manusia dan korupsi tidak mengalami kenaikan signifikan karena belum ada perubahan kualitas tata kelola baik di pemerintah dan masyarakat.

“Meskipun kualitas tata kelola naik sebesar 0.5 selama 2 tahun terakhir, namun menurutnya hal itu tidak cukup untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat.” tambah Lenny Hidayat, Peneliti IGI.

Dengan menghabiskan rata-rata 4 persen dari APBD untuk operasional, lanjutnya, DPRD tercatat memiliki kinerja amat buruk di beberapa fungsi, misalnya Perda inisiatif yang dihasilkan per tahun rata-rata hanya 1, dokumen-dokumen publik seperti penggunaan dana aspirasi, kunjungan kerja, risalah rapat tidak dapat diakses.

Selain itu, komitmen terhadap anggaran pelayanan dasar publik seperti kesehatan, pendidikan dan penurunan kemiskinan sangat lemah. Pun demikian dengan pengesahan Perda APBD yang rata-rata molor, sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan di daerah.

Di sisi lain, menurut Lenny, ketiadaan evaluasi kinerja legislatif menimbulkan dampak buruk. “Akibatnya kinerja pemerintahan anjlok, masyarakat kurang informasi, dan partai politik mengalami kegagalan dalam kaderisasi.”

Abdul Malik Gismar, Senior Advisor Partnership, mengatakan sudah sewajarnya ada mekanisme pengukuran kinerja anggota legislatif, Namun hal ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah, legislatif sendiri ataupun partai politik.

“Dalam sejarah demokrasi di belahan dunia manapun, tidak akan mau partai menilai kinerja kadernya yang berada di parlemen. Sehingga ada fenomena DPRD sama dengan blackhole, ketika masuk ke dalam DPRD, hilang dan lenyap.”katanya.
Sebab menurutnya, partai membutuhkan elektabilitas kadernya untuk mendongkrak perolehan suara. Meskipun kader partai itu berkinerja buruk tetapi memiliki elektabilitas tinggi, maka selama itu pula partai akan menempatkannya ke dalam daftar Caleg.

Harapan untuk menilai kinerja legislatif, lanjutnya, ada di pundak masyarakat sebagai pemilik suara dan kedaulatan sesungguhnya.

TIM
Sumber : http://degorontalo.com/igi-ungkap-kinerja-buruk-legislatif-di-33-provinsi/