Nasional
Jum at, 28 Maret 2014

Kinerja DPRD Dinilai Masih Buruk
JAKARTA - Lembaga pemerhati reformasi pemerintahan, Kemitraan, menilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum optimal menjalankan fungsi legislasi. Buruknya kinerja itu berbarengan dengan tingginya alokasi dana operasional Dewan daerah.
Manajer Riset dan Pengetahuan Kemitraan, Inda Presanti Loekman, mengatakan DPRD mendapat anggaran operasional berlimpah, yakni rata-rata Rp 95 miliar per tahun. Tapi, dia melanjutkan, kinerja DPRD masih buruk lantaran hanya sanggup menginisiasi satu peraturan daerah setiap tahun. "Kalau dari segi keaktifannya kurang, berarti mereka tak perlu dana yang besar," katanya ketika berkunjung ke kantor Tempo kemarin.
Riset yang dilakukan Kemitraan, Inda melanjutkan, juga menemukan terputusnya akses informasi dari DPRD ke publik. Kemitraan mendapati sulitnya menembus tembok birokrasi jika ingin berurusan dengan DPRD. Secara umum, katanya, DPRD tak memiliki dokumentasi kunjungan kerja yang baik. Di beberapa daerah, ditemukan Dewan yang tak mendokumentasikan kunjungan kerja.
Kemitraan juga membangun indeks tata kelola pemerintahan Indonesia. Indeks ini dibuat dengan mengawinkan metode uji akses 30 dokumen, data Anggaran Pendapatan Daerah, dokumen pemerintah daerah, dan survei persepsi. Dari indeks tersebut, diketahui partai pemenang pemilihan legislatif belum berhasil mendorong perbaikan kinerja DPRD. Partai Golkar, yang memenangi pemilihan legislatif di 15 provinsi, misalnya, hanya berhasil meningkatkan indeks tata kelola pemerintahan di 33 persen wilayah. Adapun Demokrat hanya memiliki tingkat keberhasilan 38 persen, sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencapai tingkat keberhasilan 60 persen.
Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Golkar, Indra J. Piliang, mengakui anggota DPRD kurang berinisiatif mengusulkan perda. Dia beralasan para anggota Dewan di daerah khawatir perda yang diusulkan akan mendapat tentangan dari masyarakat. "Takut tidak terpilih lagi dalam pemilu berikutnya," katanya.
Selain itu, dia menambahkan, anggota Dewan kehabisan energi dan waktu untuk mempelajari banyak undang-undang dan peraturan baru. Hal ini, katanya, menyebabkan anggota Dewan tak berkesempatan menginisiasi perda. NUR ALFIYAH | TIKA PRIMANDARI | ANTON WILLIAM

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2014/03/28/338425/Kinerja-DPRD-Dinilai-Masih-Buruk