Penelitian IGI Melengkapi Evaluasi Pemerintah

REP | 12 September 2013 | 15:58 Dibaca: 48   Komentar: 0   0

Jakarta (2/9/2013). Menurut Gamawan Fauzi-Menteri Dalam Negeri, hasil penelitian Indonesia Governance Indeks (IGI) mampu melengkapi evaluasi kinerja yang selama ini telah dilakukan Kemeterian Dalam Negeri melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).

“Evaluasi Kemendagri bersifat internal, IGI bersifat eksternal, kedua evaluasi ini akan saling melengkapi, sebab IGI mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah yg selama ini tidak disorot oleh internal.” Seperti dikatakan oleh Gamawan dalam acara peluncurah hasil penelitian IGI.

Beliau juga mendukung penggunaan IGI, “saya dukung IGI sebagai rujukan yang komprehensif untuk menilai arena pemerintahan, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi”.

Mengenai hasil penelitian IGI, beliau mengatakan Pemerintah Provinsi tidak perlu reaktif. “Jadikan ini sebagai masukan, tidak perlu protes tapi menjadi alat untuk membedah dimana kelemahan dan kekuatan daerah”.

Sementara itu, Wicaksono Sarosa-Direktur Eksekutif Partnership mengatakan bahwa Indonesia sedang bertransformasi. “Saat ini Indonesia sedang mengalami transformasi besar-besaran, diantaranya adalah demokratisasi dan desentralisasi”.

Tujuannya adalah mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat, utk menjaga tujuan ini, menurut beliau kuncinya adl tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Namun setelah 15 tahun transformasi, belum banyak penelitian yang mengukur sejauh mana implementasi good governance di indonesia, khususnya di level pemerintah daerah. Oleh karena itu menurut Wicak, penelitian IGI dilakukan untuk mengukur kualitas good governance.

“IGI menjadi cermin bagi implementasi desentralisasi di daerah, karena menyajikan gambaran faktual mengenai state of governance di provinsi”.

Sementara itu, peringkat lima terbaik provinsi berdasarkan IGI adalah DI Yogyakarta (6,8), Jawa Timur (6,43), DKI Jakarta (6,37), Jambi (6,24), Bali (6,23). Sementara peringkat lima terburuk diantaranya Papua (4,88), Nusa Tenggara Timur (4,87), Bengkulu (4,81), Papua Barat (4,48), Maluku Utara (4,45).

Penulis : Arif Nurdiansyah

Sumber : http://birokrasi.kompasiana.com/2013/09/12/penelitian-igi-melengkapi-evaluasi-pemerintah-589094.html