PEKALONGAN, suaramerdeka.com - Kota Pekalongan terpilih sebagai salah satu lokasi pengukuran indeks tata kelola ketahanan perubahan iklim (climate change governance) yang dilaksanakan lembaga Kemitraan. Hasil pengukuran indeks tata kelola ketahanan perubahan iklim tersebut akan digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan dana insentif daerah.

Peneliti Senior Kemitraan, Leni Hidayat menjelaskan, tata kelola perubahan iklim di tingkat kabupaten/ kota merupakan proses formulasi dan pelaksanaan kebijakan, peraturan serta prioritas-prioritas pembangunan yang mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan. “Selain itu, kemampuan membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim melalui interaksi antar pejabat politik, birokrasi, dan masyarat baik sipil mau pun ekonomi,” terang Leni, pada Forum Diskusi Terarah Pengukuran Tata Kelola Ketahanan Perubahan Iklim di Hotel Santika, Selasa (21/11).

Menurut dia, selain Kota Pekalongan, tim Kemitraan juga melakukan pengukuran indeks tata kelola ketahanan perubahan iklim di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Hasil indeks pengukuran tersebut, lanjut dia, akan menjadi rujukan di tingkat nasional untuk menentukan dana insentif daerah. Karena selama ini, belum ada indikator untuk menentukan besaran dana insentif daerah oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. “Ini merupakan formula untuk mencari alat penentuan besaran dana insentif bagi daerah-daerah yang responsif terhadap perubahan iklim. Hasil dari pengukuran indeks tata kelola ketahanan perubahan iklim akan menjadi referensi untuk perbaikan kebijakan publik di tingkat nasional,” sambungnya.

Sementara itu, saat membuka kegiatan, Wali Kota Pekalongan, Mochammad Saelany Machfudz berharap, hasil pengukuran indeks tata kelola ketahanan perubahan iklim bisa menjadi acuan untuk mempercepat penanganan rob.

“Dampak perubahan iklim di Kota Pekalongan terlihat nyata. Rob menjadi masalah besar yang terjadi sejak beberapa tahun lalu dan sampai saat ini belum tuntas. Kami ingin ada percepatan penanganan rob. Harapan kami, kajian ini bisa menjadi dasar untuk melakukan percepatan penanganan rob,” harapnya.

(Isnawati/CN40/SM Network)